Kedua, reformasi intelijen juga harus sejalan dengan reformasi politik yang terjadi. Konsekuensinya, reformasi bidang intelijen ini juga harus dibarengi dengan tata ulang demokrasi yang transparan dengan menjunjung hak asasi manusia. Furthermore, it is not distinct from Post 82A of the Perppu whether or not a corporation have to be formally https://johnathancwoig.develop-blog.com/41426163/examine-this-report-on-intelijen-indonesia